Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Media Cina Kritik Rencana Microsoft Beli TikTok

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ilustrasi TikTok. REUTERS
Ilustrasi TikTok. REUTERS
Iklan

TEMPO.COShanghai – Pemerintah Cina tidak akan menerima pencurian perusahaan teknologi negara itu dan akan merespon tindakan pemerintah Amerika Serikat yang mendorong penjualan unit operasi TikTok oleh ByteDance kepada Microsoft.

Media pendukung pemerintah Cina, China Daily atau Harian Cina, melansir upaya penjualan perusahaan TikTok di AS sebagai konsekuensi dari visi Amerika Pertama. TikTok adalah perusahaan video singkat yang populer di kalangan remaja untuk kegiatan menari dengan diiringi cuplikan lagu berbeda.

“Ini membuat pemerintah Cina tidak punya pilihan kecuali menyerah atau melawan sekuatnya di dalam industri teknologi,” begitu pernyataan dari media pemerintah Cina seperti dikutip Reuters pada Selasa, 4 Agustus 2020.

China Daily juga menyebut,”Cina punya banyak cara untuk merespon jika pemerintah AS melanjutkan rencananya merebut perusahaan aplikasi itu.”

Pernyataan ini terkait upaya pemerintah AS agar Microsoft membeli unit operasi TikTok di AS, yang dikuasai perusahaan ByteDance.

Presiden AS, Donald Trump, membatalkan rencana melarang aplikasi itu dan memberi tenggat waktu 45 hari agar kesepakatan Microsoft dan ByteDance terjadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan pada pekan lalu Trump akan bertindak kepada perusahaan softwar Cina yang memberikan data pengguna kepada pemerintah Cina.

Sedangkan media Global Times, yang juga didukung pemerintah Cina, mengatakan perlakuan pemerintah AS terhadap ByteDance dan Huawei Technologies menunjukkan indikasi upaya AS untuk memisahkan ekonominya dari Cina. Huawei telah masuk dalam daftar hitam pemerintah AS terkait proyek perusahaan itu di Iran.

Editorial Global Times mengatakan Cina memiliki kemampuan terbatas untuk melindungi perusahaan Cina dengan melakukan retaliasi terhadap peruahaan AS.

Ini karena AS memiliki superioritas teknologi dan pengaruh yang kuat dengan dukungan negara-negara sekutu.

“Sikap Cina untuk membuka diri terhadap dunia luar dan memisahkan Amerika dengan strategi pemisahan dirinya secara ekonomi seharusnya menjadi prioritas,” begitu pernyataan editorial Global Times, yang dipublikasikan oleh Harian Rakyat atau People’s Daily. Ini merupakan media resmi Partai Komunis Cina.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

7 jam lalu

Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjalan melewati barisan tiang menuju Oval Office di Gedung Putih di Washington, AS, 13 Januari 2023. T.J. Kirkpatrick/Pool melalui REUTERS
Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.


Twitch Meluncurkan Umpan Penemuan seperti TikTok

11 jam lalu

Twitch. Kredit: Variety
Twitch Meluncurkan Umpan Penemuan seperti TikTok

Twitch meluncurkan umpan penemuan baru yang mirip seperti TikTok untuk semua penggunanya


Microsoft Tanamkan Investasi 2,2 Milyar Dolar AS di Malaysia, Apa yang Dibidik?

11 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Tanamkan Investasi 2,2 Milyar Dolar AS di Malaysia, Apa yang Dibidik?

Microsoft juga akan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk mendirikan Pusat Keunggulan AI Nasional dan meningkatkan kemampuan keamanan siber.


Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

11 jam lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.


Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

12 jam lalu

Ilustrasi internet. (abc.net.au)
Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media


Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

13 jam lalu

Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.


Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

17 jam lalu

Sebuah mesin bekerja untuk mengurangi polusi dipasang di sekitar area konstruksi saat polusi udara menyelimuti wilayah Beijing, Cina, 18 Desember 2016. REUTERS/Stringer
Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.


Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

20 jam lalu

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. REUTERS
Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".


Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

1 hari lalu

Donald Trump. REUTERS
Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.


Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Bendera Korea Utara berkibar di samping kawat berduri di kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2017. [REUTERS / Edgar Su]
Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.